Lima Alasan Kenapa Harus Menolak Vaksin Berbayar, dan Alasan Kelima Membuatmu Terperangah

KEMPALAN: TANPA banyak yang tahu, tiba-tiba saja pemerintah mengumumkan akan menjual vaksin Covid-19 dari jenis Sinopharm melalui Kimia Farma. Dari link berita yang beredar, untuk sementara layanan vaksin berbayar tersebut adalah Rp 321.660/dosis dengan biaya layanan maksimal sebesar Rp 117.910. Sekali vaksin, seseorang harus merogoh kocek sebesar Rp 450 ribu, termasuk biaya parkir, beli minum dan sebagainya.

Sementara, vaksin Sinopharm mensyaratkan dua kali vaksin. Jadi, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 900 ribu. Tidak terlalu mahal untuk ukuran orang kaya, namun akan berat bagi kebanyakan masyarakat kita. Sebagai contoh, salah satu yang membuat masyarakat enggan PCR mandiri adalah karena harganya yang sekitar itu (antara Rp 750 ribu – Rp 1 juta).

Namun, bukan soal nominalnya yang membuat kaget. Nyaris tidak ada sosialisasi, nyaris tidak ada pemberitahuan gencar sebelumnya, tiba-tiba saja Kimia Farma sudah membuka layanan vaksin Covid-19 berbayar. Untuk perorangan pula.

Masyarakat sudah paham sebenarnya jika ada rencana vaksin gotong royong. Yakni, korporasi membelikan vaksin untuk karyawannya. Rupanya, tanpa banyak orang yang tahu Menkes Budi Sadikin menerbitkan Permenkes 19/2021 yang mengubah Permenkes 10/2021 tentang vaksinasi Covid-19.

Makna Gotong Royong berubah. Dari yang semula adalah “pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada Badan Hukum/Badan Usaha” menjadi ada penambahan  “pelaksanaan vaksinasi kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan”.

Bahkan, ketika tulisan ini dibuat, saya yakin masih belum banyak orang yang tahu soal ini. Tebakan saya, untuk menghindari kontroversi. Karena rencana ini sangat kontroversial sekali. Saya akan sebutkan sejumlah alasannya.

***

Yang pertama, sependek pengetahuan saya, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memungut bayaran untuk vaksinasi Covid-19. Bahkan, di Filipina (yang sering kita anggap berada di bawah Indonesia untuk tingkat kesejahteraan dan postur ekonominya), mereka bahkan langsung menginvestigasi ketika ada kabar jual beli vaksin. Seperti biasa, Duterte bahkan mengancam akan menembak mati siapa pun pelakunya.

Yang kedua, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu instrumen utama untuk mengendalikan Pandemi Covid-19. Untuk mengejar herd immunity, mutlak diperlukan jangkauan vaksin sejauh-jauhnya. Maka, WHO sampai menegur negara-negara maju untuk lebih adil dalam distribusi vaksin.

Bukan hanya WHO saja yang sempat meminta agar vaksin bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat banyak, tetapi juga Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala pada Mei lalu bahkan mengupayakan agar paten soal vaksin ini bisa diakses seluas-luasnya. Dia mengharapkan akses yang adil atas vaksin untuk memerangi pandemi.

Perspektif ini berkaitan dengan poin ketiga: soal pemerataan distribusi akses vaksin. Dengan alasan apa pun, menjual vaksin itu pasti mengurangi akses vaksin ke masyarakat. Sejauh ini, total baru 52 juta suntikan yang dilakukan di Indonesia (jika dibagi dua, maka baru 12 persen masyarakat Indonesia saja yang tervaksin). Masih jauh dari target untuk membuat masyarakat mencapai Herd Immunity.

Vaksin baru masuk akal dijual ketika, setidaknya sudah 80 persen masyarakat Indonesia mendapat vaksinasi penuh. Bagaimana bisa “mengambil’ kuota vaksin yang disediakan untuk dijual? Ini sudah tidak etis.

Keempat, ini akan berakibat pada kesenjangan sosial. Harga Rp 900 ribu memang dianggap tidak terlalu mahal. Namun, uang sebesar itu, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terjangkau. Karena apa, situasi yang sulit ini membuat ekonomi banyak masyarakat Indonesia megap-megap. Apalagi, jika ada salah satu anggota keluarga terkena Covid-19 atau sakit. Belum bayar cicilan, makan sehari-hari, sekolah anak, bayar kontrakan. Uang Rp 900 ribu adalah kemewahan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Akibatnya, pemandangan sosial akan jadi buruk. Vaksin hanya bisa diakses oleh si kaya. Si miskin tetap saja akan menderita, dan di tengah amukan varian delta ini, kemungkinan besar mereka hanya akan menunggu untuk mati.

Kelima, dasar pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap rakyatnya. Nah, dalam vaksin berbayar, negara mengambil cuan dari rakyatnya sendiri yang sedang kesusahan dan sakit itu sama sekali gak mashookkk. Yang saya bayangkan, seharusnya pemimpin itu memikirkan bagaimana mendatangkan sebanyak mungkin vaksin dan segera mendistribusikannya ke sebanyak mungkin masyarakat. Bukan malah mengambil keuntungan. Benar-benar tidak etis.

Itu adalah lima alasan kenapa kita harus menolak vaksin berbayar. Sebenarnya masih ada banyak alasan, tapi karena dasar negara kita memiliki lima sila, maka ya saya carikan lima alasan mendasar mengapa harus menolak program tidak masuk akal ini. (Kardono Setyorakhmadi–Wartawan Senior, Pemimpin Redaksi Kempalan.com)