Susahnya Meminta Maaf, Belanda Tidak Sendirian Perkara Perbudakan

KEMPALAN: Sebuah panel independen di Belanda menyampaikan kepada pemerintahnya untuk meminta maaf atas peran Belanda dalam perdagangan budak transatlantik. Panel independen ini dibentuk oleh Perdana Menteri Mark Rutte pada tahun 2020 usai kematian George Floyd dan di bawah tekanan dari kampanye Black Lives Matter guna melihat peranan yang dimainkan negaranya dalam perdagangan budak.

Sebuah laporan yang diterbitkan pada 1 Juli 2021, Dagmar Oudshoorn selaku ketua tim panel tersebut mengatakan, sejarah tidak bisa dikembalikan, akan tetapi ialah memungkinkan untuk menyatakan niat bahwa ketidakadilan historis ini, yang konsekuensi buruknya masih dirasakan hingga hari ini harus diperbaiki sejauh mungkin sebagai titik awal kebijakan.

Saran dari panel itu adalah pemerintah secara resmi mengakui perdagangan budak di bawah wewenang Belanda sebagai kejahatan kemanusiaan. Mereka juga merekomendasikan masa lalu penjajahan negaranya diajarkan di sekolah serta menyarankan pembentukan museum penjajahan.

Kasus perdagangan budak ini mencuat ramai kembali ketika Walikota Amsterdam Femke Halsema meminta maaf atas peran dari kotanya dalam perdagangan budak. Melansir dari Sputnik News, pedagang dan pekerja bank adalah kunci dari perdagangan budak di wilayah jajahan Belanda seperti Suriname, Curacao, dan Aruba, akan tetapi Sputnik justru tidak menyebutkan wilayah jajahan terbesar Belanda, yakni Indonesia.

Di tengah-tengah memanasnya permasalahan perdagangan budak di Belanda, Mark Rutte mengatakan pemerintahannya tidak akan meminta maaf perkara perbudakan karena ia tidak ingin memecah opini publik dengan menghakimi sejarah Belanda. Kasus perbudakan ini dilakukan oleh VOC (kongsi dagang Belanda) yang beroperasi di benteng-benteng dari wilayah yang sekarang menjadi Ghana dan mengirimkan 500.000 budak Afrika ke Karibia dan Brazil.

Selain Belanda, ada juga Inggris yang dari awal abad ke-16 hingga pelarangan perbudakan pada 1807 mengekspor barang besi, kain, senjata, dan produk lainnya ke Afrika, dimana barang-barang itu digunakan untuk membeli budak dari kepala suku setempat. Para budak itu nantinya akan dipekerjakan di perkebunan Amerika Serikat.

Akan tetapi, Bank Inggris dan Gereja Inggris telah meminta maaf atas peran mereka dalam perdagangan budak, namun juga ada perdebatan di Bristol mengenai penggantian nama jalan dan pencabutan patung pedagang budak seperti Edward Colston. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Inggris Tony Blair meminta maaf ketika berkunjung ke Ghana mengenai apa yang terjadi di masa lalu.

Negara lainnya adalah Spanyol yang tidak hanya menjual budak tapi juga menghancurkan dan menaklukkan kerajaan Inca dan Aztec. Negara ini adalah yang pertama membawa budak ke Jamaika serta mengeksploitasi kekayaan dari Venezuela dan Kolombia menggunakan budak dari Afrika.

Pemerintah Spanyol tidak pernah secara formal meminta maaf karena memperbudak orang banyak di Amerika Selatan atau karena melakukan perusakan yang dilakukan para Conquistador yang seringkali memperbudak pribumi yang menolak menjadi orang Nasrani. Namun pada tahun 2001, Menteri Urusan Sosial Juan Carlos Aparicio mengatakan “kami sangat menyesali ketidakadilan di masa lalu.”

Prancis tidak terkecuali dengan membawa 1,4 juta budak Afrika ke Karibia untuk bekerja di perkebunan. Bahkan Napoleon Boenaparte memerintahkan untuk menaklukan lagi Haiti usai pemberontakan budak dan menegakkan kembali perbudakan di negara itu, sebuah kampanye militer dilancarkan dan berakhir dengan kegagalan Prancis.

Pada tahun 2006, Presiden Prancis Jacques Chirac saat itu menghadiri sebuah upacara yang memperingati “noda yang tak terhapuskan” dari perbudakan dalam sejarah Prancis, tetapi Prancis tidak pernah secara resmi meminta maaf.

Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara yang paling demokratis sekalipun tidak terlepas dari masalah perbudakan. Masih marak perbudakan di negara bagian AS di selatan  (Mississipi, Virginia, Lousiana, dlsb) meskipun usai merdeka dari kuasa Inggris. Perbudakan di AS masih merajalela hingga 1860-an ketika Perang Saudara berkecamuk di negara itu. Perbudakan berusaha diakhiri dengan pembebasan budak yang dilakukan oleh Abraham Lincoln.

Pada Juli 2008, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan resolusi yang meminta maaf atas perbudakan dan undang-undang Jim Crow yang mendiskriminasi orang kulit hitam selama beberapa dasawarsa usai penghapusan perbudakan. Sembilan negara bagian AS juga telah meminta maaf secara resmi karena memperbudak orang Afrika dan keturunan mereka. (Sputnik News/DW, reza hikam)