Menteri Keuangan: Indonesia Takkan Maju jika Kementerian Memiliki Ego Besar

JAKARTA-KEMPALAN: Kementerian-kementerian di tubuh Indonesia kerap kali memiliki ego yang tinggi. Dimana hal ini dapat menghambat Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Hal ini secara gamblang diungkapkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

Sri Mulyani menuturkan bahwa ego dalam Kementerian tampak dari kurang baiknya dalam koordinasi dalam sistem. Hal ini dapat dilihat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam proses perencanaan serta penganggaran dengan sistem terkait.

“Perencanaan dikembangkan menggunakan sistem ‘KRISNA’ dan penganggaran menggunakan sistem SAKTI. Ini juga sebetulnya mencerminkan spirit semua K/L. Semuanya itu selalu punya insting ego kementerian, bikin sistem sendiri-sendiri sehingga kalau kita ingin sama-sama maka kita harus turunkan barrier to egonya itu,” ujarnya dalam proses tanda tangan nota kesepahaman secara daring, pada Kamis (8/7).

Proses-proses ini mengalami kendala dalam hal koordinatif. Sri Mulyani melihat bahwa halangan dalam bekerjasama serta terlalu mementingkan kepentingan pada masing-masing Kementerian, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang maju.

Hal ini yang harus menjadi evalusasi bagi pihak Kementerian. Sehingga, Kementerian Keuangan dan Bappenas harus saling bersinergi dalam mempersatukan terkait sistem perencanaan dan penganggaran ini. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan dalam nota kesepahaman terkait dengan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan.

“Saya berterima kasih bahwa egonya diturunkan dan kepentingan bersama diutamakan dan pemikiran-pemikiran untuk memajukan Indonesia dibuat bersama,” imbuhnya.

Peleburan dalam sistem ‘KRISNA’ dan ‘SAKTI’ ini, secara output akan menjadi sebuah platform yang diharapkan dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga perencanaan dan penganggaran untuk K/L dapat dilakukan dengan tertib.

Sri Mulyani mengaharapkan agar sistem ini akan membuatkan proses bisnis yang lebih efisien. Selanjutnya, K/L juga memudahkan jika berhadapan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. (Rafi Aufa Mawardi)