Sentimen dan Kebencian Warisan Kolonial (Bagian 2)

Oleh: Saiful Hadjar

(Penulis dan Praktisi  Kebudayaan, tinggal di Surabaya)

KEMPALAN: Dari tahun ke tahun perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial, Belanda merasakan sendiri ada hubungannya dengan menunaikan ibadah haji, berkeyakinan dengan melaksanakan ibadah tersebut umat Islam Nusantara (Indonesia) bisa saling belajar dengan umat islam dari berbagai negara. Ini kiranya di mata Belanda, sesama jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berbagi ilmu tentang Islam lebih komplek. Pada periode 1850 – 1924, khilafah masih ada di Hijaz, daerah sekitar Mekah dan Madinah yang dikunjungi para peziarah, masih merupakan bagian dari kekhalifahan.

Pada tahun 1866 surat kabar De Locimotief, sebuah analisa menjelaskan mengapa ibadah menjadi sumber semua masalah bagi pemerintahan kolonial (Belanda), juga dijelaskan oleh surat kabar yang sama (1877): “Semakin banyak melaksanakan ibadah haji di Mekah, semakin meningkat fanatismenya.”

Jadi ketika orang Nusantara (Indonesia) menunaikan ibadah haji, dengan sendirinya pergi ke sebuah negara yang didirikan berdasarkan Islam, dimana studi tetang Islam memiliki kedudukan besar di masyarakat, dan dimana orang dimotivasi untuk belajar tentang Islam. Tentunya begitu juga dengan orang Nusantara (Indonesia) sepulang dari menunaikan ibadah haji, dengan sendirinya berbagi ilmu dengan sesama muslim di negaranya. Dari hal tersebut muncul kekuatiran Belanda tentang pengetahuan keislaman di kalangan orang Nusantara (Indonesia).

Jawaban atas kekuatiran tersebut oleh Belanda disebut “pan-Islamisme” Misalnya sebuah tulisan di surat kabar Nieuwe Rontterdamsche Courant (1915): “Di masa lalu, mungkin saja kita khawatir dengan keinginan berlebihan orang-orang Muhammadanisme di Nusantara (Indonesia) untuk pergi haji kerena berbagai alasan. Perlu diketahui diantara mereka tidak mustahil mendapat pengaruh pan-Islamisme di sana, dan kemudian ketika mereka kembali memiliki pengaruh atas orang-orang sebangsanya.”

Ketakutan Belanda yang berlebihan terhadap “pan-Islamisme” bukan tidak beralasan dengan kepentingan kekuasaannya “pemerintahan kolonial.” merasa terancam.  Sehingga kekuatirannya  bernada sentimen dan menanamkan kebencian terhadap gerakan umat Islam pada saat itu. Hal tersebut dijelaskan oleh surat kabar Neieuw Tilburgsche (1900): Istilah pan-Islamisme dipahami oleh orang Eropa sebagai apresiasi diantara umat Islam untuk bersatu dalam satu negara.

Dimanakah ide pan-Islamisme ini berakar? Dalam hukum Muhammadanisme ortodok mengatakan, bahwa semua pengikut Muhammad (Muhammaden) terlepas dari bangsanya, terlepas bahasa yang digunakan harus menjadi satu komunitas ideal. Semua penguasa Muhammadanisme  hanya mengakui satu penguasaan tertinggi.

Apa akibatnya? Bahwa penguasa yang kafir jadi masalah prinsip, tidak akan diterima oleh orang-orang Muhammadanisme ortodok sebagai penguasa mereka yang sah. Ini adalah suatu bahaya yang tak terbantahkan, untuk negara Kristen mana pun yang menjadikan Islam sebagai subyeknya, dalam tingkat tinggi yang lebih rendah atau lebih tinggi.

Lebih dipertegas lagi kekuatiran Belanda bernada sentimen dan menanamkan kebenciannya pada “pan-Islamisme” pada surat kabar Algemenn Hendelsblad (1910): “Para penceramah menjelaskan bahwa bagi orang-orang Muhammadanisme  aturan Khilafah-Sultan Turki- yang merupakan aturan yang sah. Mereka melihat bahwa semua aturan lainnya tidak sah, termasuk aturan kita (Belanda) di Nusantara (Indonesia). Karena itu ajaran tentang khilafah adalah elemen yang sangat berbahaya.

Belanda menyadari hal tersebut, bahwa khilafah adalah pilar Islam, memotivasi umat Islam Indonesia untuk terus menerus melawan penjajahan Belanda. Kesadaran itu tertulis di surat kabar Het Nieuws van de Dag (1897): “Pemerintah kita bisa mendapat banyak masalah dari ini. Karena bagi kita, pan-Islamisme musuh terbesar dan terhebat bagi perdamaian di wilayah kolonial, sama seperti untuk semua negara Eropa lainnya yang menjadikan orang-orang Muhammadanisme  sebagai subyek atau fihak yang ditundukkan.” Kesadaran itu juga ditunjukkan oleh sebuah laporan surat kabar Nieuw Tilburgsche Courant (1898): “Saat diskusi mengenai anggaran untuk pemerintahan kolonial di Nusantara (Indonesia) pada tahun 1899, Mr. De Waal Malefijt mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya Muhammadanisme di Nusantara (Indonesia) yang menyebabkan pengaruh pan-Islamisme meningkat.”

Jadi meningkatnya perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, ditandai dengan fanatis Muhammadanisme dari berbagai sekte satria seiring dengan semakin banyaknya menunaikan ibadah haji, bermunculan secara sporadis tidak bisa dibendung, sampai terjadi perlawanan bersenjata mendapat komentar-komentar dari surat kabar kuno Belanda (1850-1930): Misalnya pada tahun 1859 seorang analis di surat kabar Algemeen Handelsblad menulis, “Pendapat umum yang ada adalah bahwa penyebab pemberontakan sebagian besar dapat ditemukan dalam peningkatan jumlah peziarah ke Mekah, yang menyebabkan meningkatnya fanatisme, karena penduduk asli Indonesia termotivasi  untuk memberontak melawan kekristenan dan dominasi Eropa.” Kasus perlawanan atau pemberontakan di Indonesia memperjelas tentang adanya konsesus di Belanda, bahwa keislaman orang Nusantara (Indonesia) adalah penyebab semua ini.

Islam dipandang Belanda sebagai akar permasalahan. Mereka dalam hal ini tidak menyebutkan tentang nasionalisme. Juga membenarkan bahwa perlawanan terhadap pemerintahan kolonial tidak berasal dari aspirasi nasionalis. Malah tekanannya “Mengungkapkan bahwa fanatisme Islam dan khilafah akar utama menyebabkan Nusantara  (Indonesia) memberontak, bukan nasionalisme.”

Bertolak dari berita-berita surat kabar Belanda periode 1850 -1930, kita bisa melihat siapa sebenarnya khilafah dari pengakuan Belanda sendiri. Lewat pemberitaan surat kabar kuno Belanda telah memberikan beberapa indikasi  siapa sebenarnya yang mengganggu atau melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial secara terus menerus dan berkesinambungan. Khilafah sepanjang perjalannya dari zaman kolonial sampai indonesia merdeka tidak bisa dinisbikan,  sumbangsihnya sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai sekarang.

Tiga.

Selama ini kita mendapatkan informasi tentang khilafah dari orang-orang salah. Cerita Khilafah yang berkeliaran bernada negatif dan menakutkan, bisa menimbulkan rasa resah dan benci terhadap umat muslim (Khilafah).

Keresahan tersebut dibenarkan Kwik Kian Gie, lewat akun Twitternya @KwikKianGie, “Mengapa isu KHILAFAH seolah menjadi menyeramkan, karena yang angkat bicara soal KHILAFAH bukan ahli sejarah Islam tapi si ustad abu janda, ustad denny siregar, ustad ade armando dan lain-lain yang buta SEJARAH ISLAM.

Lebih mengkuatirkan lagi tentang Khilafah keluar dari mulut seorang pejabat pemerintah, seperti kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jendral Budi Gunawan tidak sepantasnya mengatakan pada cnnindonesia.com, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi lintas negara atau transnasional yang bertujuan mengantikan dasar negara Indonesia. Gerakan yang dibangun untuk memperjuangkan sistem Khilafah di suatu negara. Selanjutnya mengatakan, HTI adalah gerakan transnasional yang ingin menggantikan NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah.

Dalam hal ini benar-benar HTI menjadi kambing hitam untuk menghancurkan Khilafah. Persoalan rezim dengan HTI, terlihat tidak berhenti pada keputusan pemerintah sendiri terhadap HTI sebagai organisasi sudah dilarang.  Ketika HTI dinyatakan sebagai organisasi terlarang umat Islam tidak mempersoalkan.

Namun ketika umat islam mengetahui Khilafah disusupkan dalam RUU HIP yang dipelopori PDIP, begitu cepat umat Islam marah besar, bergerak serentak protes, merasa Khilafah dikotori oleh RUU HIP telah disetujui 7 fraksi menjadi undang-undang rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020.Walaupun pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tersebut, sudah terlanjur membakar amarah umat Islam, menimbulkan polemik politik yang seru di tengah pandemi Covid-19 tak kunjung reda. (Bersambung)