RUU Larang Homoseksualitas Anak, Disepakati Partai Fidesz

BUDAPEST-KEMPALAN: Anggota parlemen Hungaria mengadopsi undang-undang yang melarang konten apapun yang menggambarkan atau “mempromosikan” homoseksualitas atau pergantian kelamin kepada siapapun yang berumur di bawah 18 tahun pada Selasa (15/6).

Undang-undang ini disepakati oleh 157 orang, termasuk dari Partai Fidesz yang berkuasa di Hungaria, sementara oposisi memboikot pemilihan itu, kecuali Partai Jobbik yang berhaluan Kanan-Jauh.

Menurut Euronews, penerapannya, program pendudukan dan iklan oleh kelompok besar yang bersolidaritas dengan minoritas jender dan seks tidak lagi diperbolehkan. Hal yang sama juga berlaku untuk buku, juga film besar maupun film seri yang menyebutkan homoseksualitas turut dilarang.

Pemilihan untuk mengesahkan undang-undang ini muncul sehari setelah ribuan orang turun ke jalan di Budapest untuk mengkritik “propaganda berlanjut” dari pemerintah terhadap komunitas LGBT.

Sementara Partai Fidesz sendiri berkilah, undang-undang itu disepakati untuk melindungi anak-anak dari pedofil.

Undang-undang pelarangan penyebaran konten LGBT ini diajukan oleh Partai Fidesz pada Kamis (10/6). Aturan itu akan melarang pemberian atau pengenalan konten yang berisikan materi homoseksualitas atau perubahan seks (transgender).

Melansir RFE/RL, aturan itu juga menyarankan pembentukan daftar kelompok yang diperbolehkan melaksanakan kelas pendidikan seks di sekolah.

Pemerintahan Viktor Orban memang terkenal dengan tendensi anti-LGBT yang mempromosikan agenda sosial yang konservatif di tengah-tengah pandemi virus corona. Pernikahan LGBT tidak diperbolehkan oleh pemerintah dan pasangan LGBT juga tidak bisa mengadopsi anak.

Aturan ini mengundang reaksi keras, baik dari dalam maupun luar negeri. Hatter, sebuah kelompok HAM bersama enam lainnya meminta Partai Fidesz untuk menarik RUU itu.

Majelis Eropa mengecam adanya RUU semacam itu sebagai sesuatu yang “sesat dan palsu”. Rasmus Andresen, anggota Majelis Eropa dari Partai Hijau menyebut disepakatinya RUU itu sebagai “keputusan yang memalukan”.

Penolakan terhadap LGBT juga terjadi di dua negara lain, Rusia dan Polandia, adapun di Polandia, PiS, partai yang berkuasa juga memiliki pendekatan yang kritis terhadap LGBT. (Euronews/RFE/RL, reza hikam)