KOLOM

Pajak Sembako dan Sultan Crazy Rich

  • Whatsapp
Pedagang sembako di pasar

KEMPALAN: Dua hal yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini, yaitu kematian dan pajak. Begitu kata pepatah orang Barat. Sejak dulu kala di zaman raja-raja feodal, sampai sekarang di zaman modern, pajak selalu menjadi beban yang mengejar manusia seperti kematian.

Di Indonesia, pajak dan mati juga tidak bisa dihindari. Malah di Indonesia pajak bisa bikin orang mati. Pasalnya, orang yang sudah miskin pun masih dikejar-kejar untuk bayar pajak. Bahkan, untuk beli sembako pun orang paling miskin masih harus bayar pajak.

Rencana perubahan undang-undang pajak yang disodorkan pemerintah membikin banyak orang tidak percaya. Sembako, sembilan bahan pokok, adalah kebutuhan paling dasar bagi manusia Indonesia untuk survive, bertahan hidup. Kalau sembako pun masih dikejar pajak, berarti negara benar-benar sudah mengejar rakyat sampai ke lubang tikus.

Dalam rancangan undang-undang pajak yang baru, sembako yang bakal kena pajak adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Semuanya adalah bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari bagi tiap orang.

Di antara daftar sembako itu terdapat banyak bahan makanan yang termasuk makanan mewah bagi kebanyakan warga Indonesia. Daging dan susu adalah dua bahan makanan yang tidak tejangkau oleh rata-rata orang miskin di Indonesia.

Menurut definisi kemiskinan dari Bank Dunia, orang yang berpenghasilan dua dolar AS setiap hari dianggap telah menyentuh garis kemiskinan atau poverty line. Kalau kurs dolar AS dianggap rata-rata Rp 15.000 maka mereka yang berpenghasilan Rp 900 ribu perbulan masuk dalam kategori miskin. Dan mereka yang berpenghasilan di bawah angka itu masuk dalam kategori extreme poverty atau kemiskinan mutlak.

Tidak perlu harus melakukan penelitian ilmiah yang rumit, cukup dengan menengok keadaan di sekitar kita sehari-hari kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah kemiskinan mutlak di Indonesia sangatlah banyak.

Para “sultan” crazy rich Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,9 persen, yang berarti hampir 30 juta orang. Mungkin bagi Indonesia yang berpenduduk 270 juta, jumlah itu kecil. Tapi, kalau dilihat perbandingannya dengan Malaysia yang total penduduknya 32 juta, maka angka 27 juta adalah 90 persen dari total populasi Malaysia. Angka 27 juta orang Indonesia yang miskin itu lebih besar dari populasi Australia yang hanya 25 juta orang.

Itu pun kalau data BPS akurat. Semua tahu bahwa statistik adalah alat yang paling canggih untuk berbohong. How to Lie with Statistics, kata Darrel Huff (1954), dengan memainkan data statistic kita bisa melakukan kebohongan macam apa pun, mulai dari menyembunyikan angka kemiskinan sampai menyembunyikan gap antara kaya dan miskin yang sangat menganga.

Menjadi pertanyaan besar bagaimana manusia Indonesia bisa hidup layak dengan penghasilan Rp 900 ribu perbulan. Penghasilan itu hanya cukup untuk hidup dengan standar paling minimal. Dengan penghasilan itu daftar sembilan bahan pokok itu tidak akan terjangkau.

Guru-guru Sekolah Dasar mengajarkan pola hidup sehat, empat sehat lima sempurna. Ini adalah kampanye yang dilakukan pemerintah sejak 1955 untuk membuat masyarakat memahami pola makan yang benar. Dalam konsep empat sehat lima sempurna, makanan dibagi atas empat sumber nutrisi penting, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu bila mampu, menjadi lima sempurna. Konsep ini menekankan pentingnya empat golongan makanan berupa sumber kalori untuk tenaga, protein untuk pembangun, sayur dan buah sumber vitamin dan mineral untuk pemeliharaan.

Di zaman Orde Baru kampanye ini dilakukan dengan masif. Semboyan itu bertebaran di berbagai sudut kota dan desa. Manusia Indonesia diarahkan untuk hidup sehat dengan minimal mengonsumsi empat makanan pokok, dan ditambah dengan susu untuk menyempurnakan hidup.

Pemerintah Orde Baru konsisten dengan kampanye ini. Dengan mendorong warga supaya hidup sehat, pemerintah Orde Baru menjamin ketersediaan empat bahan makanan itu. Pemerintah Orde Baru malah bisa mencapai swasembada pangan pada 1984 dan mendapatkan penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization), Badan Pangan dan Pertanian Internasional PBB.

Boleh saja ada yang mencibir bahwa capaian Orde Baru itu semu dan rapuh dan bersifat politis. Tapi, dalam kenyataannya bahan makanan pokok ketika itu tersedia dan harga-harga stabil. Tidak pernah terdengar ada impor beras, apalagi di tengah panen. Tidak pernah ada impor kedele, impor garam, dan kebutuhan pokok lainnya.

Sembako dipajaki, mobil dibebaskan

Sekarang semua bahan makanan itu didapat melalui impor. Jadi, kalau ada manusia Indonesia yang setiap hari hanya bisa makan nasi dan tempe, dia sudah termasuk orang keren karena makanan yang dikonsumsinya berasal dari impor. Bahkan, kalau warga miskin Indonesia hanya mampu makan nasi dengan garam itupun keren karena dua-duanya impor.

Dengan memajaki sembako perjuangan rakyat untuk mencapai hidup sehat sangatlah berat, apalagi kalau ingin hidup sempurna. Daging dan lauk pauk yang dikenai pajak sudah pasti akan menjadi kemewahan yang tidak terjangkau. Susu yang tidak kena pajak pun sudah menjadi kemewahan yang luar biasa, apalagi kalau sudah kena pajak, pasti akan menjadi makanan yang hanya bisa didapat dalam mimpi.

Pemajakan sembako ini bukan hanya urusan fiskal dan cari duit semata. Ini lebih ke persoalan empati dan sensitivitas. Publik tidak akan mau mendengar alasan pemerintah bahwa selama ini sudah banyak kelonggaran pajak yang diberikan kepada kalangan bawah. Yang dirasakan oleh rakyat adalah pajak sembako akan mencekik leher yang sudah tercekik, dan penambahan pajak akan membuat daya beli yang sudah kendor makin melorot lagi.

Pemerintah tidak empati karena seperti menutup mata terhadap penderitaan yang sudah mentok akibat pandemi. Pemerintah tidak sensitif karena yang menikmati kelonggaran pajak adalah kalangan yang secara ekonomi relatif aman dari dampak pandemi. Penghapusan pajak pembelian mobil, misalnya, hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah yang selama ini secara ekonomi relatif aman dari dampak pandemi.

Pemerintah juga tidak sensitif karena akan mengumumkan pengampunan pajak besar-besaran, Tax Amnesty Part Two, kepada orang-orang kaya crazy rich yang suka mengemplang pajak. Program pengampunan pajak pertama yang dicanangkan pemerintah gagal memenuhi target karena para crazy rich itu lebih suka memarkir uang di luar negeri daripada dibawa pulang tapi diporoti pajak.

Kebijakan pajak yang timpang akan membuat jurang kaya miskin semakin menganga. Hal ini terjadi di semua negara maju di Eropa dan Amerika. Sebuah studi yang dilakukan Thomas Piketty menunjukkan bahwa sejak abad ke-17 kebijakan pajak di negara-negara Eropa lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya, dan hal itu berkontribusi terhadap gap antara kaya dan miskin yang makin melebar.

Dalam ‘’Capital in the Twenty First Century’’ (2014) Piketty menunjukkan orang-orang kaya di Eropa hidup makmur dengan ongkang-ongkang karena harta warisan orang tua. Mereka hidup nyaman dengan menyewakan tanah dan rumah yang tersebar dimana-mana. Piketty mengumpulkan data pajak di Prancis sejak abad ke-18 sebelum terjadinya revolusi Prancis 1789. Menurut Piketty pajak yang mencekik menjadi salah satu faktor pemicu revolusi.

Francoise Bettencourt Meyers, wanita terkaya di Prancis seumur hidup tidak pernah bekerja

Piketty kemudian melihat bahwa ketimpangan terjadi dari abad ke abad dengan pola yang sama. Orang-orang supercrazy rich tetap hidup makmur meskipun tidak pernah bekerja seumur hidup. Itu terjadi karena mereka menikmati harta warisan.

Francoise Bettencourt Meyers adalah wanita terkaya di Prancis karena mewarisi perusahaan kosmetik L’oreal dari kakeknya. Dia tidak pernah bekerja seumur hidupnya tapi kekayaannya setara dengan Rp 1,06 ribu triliun atau Rp 1 kuadriliun, cukup untuk membiayai anggaran senjata yang diajukan Prabowo Subianto.

Bettencourt sekarang menempati urutan ke-15 manusia terkaya di dunia versi Forbes. Meskipun data Forbes diragukan oleh Piketty karena masih banyak kekayaan yang tersembunyi, tapi secara umum Piketty menyimpulkan bahwa pertumbuhan kekayaan perorangan yang lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi akan membuat gap kaya miskin dalam Rasio Gini makin melebar.

Dalam sejarah Eropa sejak abad ke-17 sampai sekarang kekayaan manusia supercrazy rich selalu lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu ketimpangan selalu ada dan makin melebar. Pajak perorangan untuk orang kaya saja tidak cukup. Piketty mengusulkan pajak kapital global yang mengenakan pajak terhadap capital atau modal.

Pajak ini belum pernah diterapkan, dan kalau diterapkan membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Tapi, Piketty yakin pajak modal yang disertai dengan pajak perorangan untuk orang kaya yang lebih besar, akan membantu mengurangi gap kaya dan miskin.

Fenomena di Indonesia sama dengan di Eropa dan Amerika. Para ‘’sultan’’ crazy rich 10 persen dari populasi menguasai kue ekonomi nasional sampai 90 persen. Salah satu cara untuk menyetop ketimpangan itu adalah dengan menerapkan pajak untuk orang kaya, bukan malah memporoti orang miskin yang mau membeli sembako.

Di Indonesia, tagline ‘’Orang Bijak Taat Pajak’’ menjadi tidak ada artinya. Para sultan crazy rich tidak peduli mereka bijak atau tidak, yang penting kaya raya. Rakyat kecil yang taat bayar pajak akhirnya makin menderita karena jadi korban ‘’pijak sana, pijak sini’’. (*)

Berita Terkait