Dana Haji

Haji Dibatalkan, IPHI : Jangan Ada Dusta di antara Kita

  • Whatsapp
Kepala BPKH Anggito Abimanyu saat konferensi bersama di Kemenag, Kamis (3/6)

SURABAYAKEMPALAN : Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) meminta ada audit terbuka terkait penggunaan dana haji. Selain itu, pemerintah juga tidak mempersulit bila ada jamaah haji yang ingin menarik dana haji.

Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Ismed Hasan Putro mengatakan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) harus segera mengklarifikasi terkait penggunaan dana haji. Opini yang berkembang di masyarakat menyebut jika dana haji akan dialihkan untuk proyek infrastruktur.

“Saya berharap tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya dihubungi via telepon, Jumat (4/6).

Dia mengatakan supaya opini tidak berkembang semakin liar, sebaiknya dilakukan audit investigasi yang bersifag transparan . “Supaya tidak ada fitnah, sehingga jangan hanya mengandalkan laporan audit dari BPKH” tegasnya.

Audit itu dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tim bertugas untuk meneliti kebenaran tata kelola dana haji yang dikelola BPKH.

“Kalau hanya dari internal BPKH publik cenderung mencibir. Jadi ada tim independen yang lebih dipercaya, oleh figur yang kredibel supaya tak ada fitnah,” ujarnya.

Secara pribadi, dia tidak mempermasalahkan apabila nantinya dana haji digunakan untuk proyek infrastruktur dengan mekanisme investasi. “Asal transparan dan terbuka,” katanya.

Ketua PP IPHI Ismed Hasan Putro

IPHI juga meminta agar BPKH terbuka dan tidak mempersulit bila ada jamaah haji yang ingin menarik dananya. Salah satunya dengan menunjuk bank dengan prosedur tidak berbelit.

“BPKH harus siap dengan menunjuk perbankan bila ada jamaah haji yang menarik dananya,” katanya.

Sementara itu, terkait pembatalan pemberangkatan haji 2021, yang terkesan sepihak, dimaklumi Ismed. Menurutnya banyak faktor yang akhirnya mau tidak mau harus diterima dengan hati legawa.

“Ada banyak faktor yang membuat kami memahami keputusan pembatalan ini,” ujarnya.

Faktor itu seperti belum adanya keputusan resmi Kerajaan Saudi Arabia terkait kuota haji tahun ini. Yang kedua juga mepetnya waktu persiapan keberangkatan haji meskipun dengan cara dipercepat. “Kami akhirnya memaklumi dengan pembatalan keberangkatan haji ini karena secara teknis dan regulasi sangat mepet waktunya,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala BPKH Anggito Abimanyu memastikan dana haji aman dan ditempatkan di bank syariah. Dalam Konferensi Pers Bersama di Kantor Kementerian Agama kemarin, ia menuturkan, selanjutnya BPKH akan melakukan pengelolaan dana jemaah haji batal berangkat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KMA No.660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H / 2021 M.

Anggito menyampaikan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 196.865 jemaah haji reguler sudah melakukan pelunasan.

“Dana yang terkumpul dari setoran awal dan pelunasan adalah sebanyak 7,5 triliun rupiah,” terang Anggito.

Sedangkan jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 15.084 jemaah. Terkumpul dana setoran awal dan setoran lunas sebesar 120, 60 juta dolar.

“Tahun itu pula, ada 569 jemaah yang membatalkan, jadi hanya 0,7 persen. Kemudian yang haji khusus yang membatalkan hanya 162, jadi hanya 1 persen,” tuturnya. (Nani Mashita).

Berita Terkait