Pasuruan

Sasar Hulu Kasus BOP, Kejari Kota Pasuruan Selidiki Pembocor SK Kemenag

  • Whatsapp
Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

PASURUAN-KEMPALAN: Ramainya kasus BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang terjadi di kota Pasuruan memang telah menarik perhatian sebagian besar warga ‘Kota Madinah’ ini. Apalagi, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menetapkan lima tersangka kasus BOP ini. Pihak Kejari bersikap hati-hati serta ekstra waspada, sebab kasus tersebut telah memantik pro-kontra di masyarakat.

Ditemui Kempalan di ruang lobi kantor Kejari, Kepala Seksi Intelijen Kejari, Wahyu Susanto SH, tak menampik pro dan kontra tersebut. ”Apapun persepsi masyarakat terhadap penetapan para tersangka juga menjadi perhatian saya saat ini, perlu saya tegaskan kembali bahwa proses penyidikan atas kasus ini masih terus berjalan,” ungkap pria yang akrab disapa Wahyu ini, Kamis (3/6).

Dari penelusuran yang dilakukan media ini terhadap proses BOP tahap pertama, terkuak semuanya dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) pusat. Saat itu, Surat Keputusan (SK) ditetapkannya para penerima bantuan BOP merupakan kewenangan Kemenag. Bahkan, dalam Petunjuk Teknis (juknis) penyaluran BOP terdapat sejumlah prosedur yang harus dilalui para penerima dana sebelum SK penetapan itu dikeluarkan.

”Kami sedang menyelidiki adanya pelanggaran atas sejumlah prosedur tersebut karena dalam juknis tersebut sudah jelas sekali alur dan mekanisme,” tegas Wahyu.

Dan bocornya SK tersebut merupakan awal terjadinya pungutan liar (pungli) atas BOP di kota Pasuruan. Transaksional atas SK inilah yang menjadi sumber terjadinya tindak pidana korupsi atas BOP. Inilah “hulu” dari carut marutnya pendistribusian dana BOP di kota Pasuruan.

”Kami sedang fokus kesana, karena dengan semakin jelasnya di hulu ini maka akan terkuak semua pelaku pungli BOP, sehingga kasus BOP semakin komprehensif untuk dibawa ke pengadilan,” pungkas Wahyu. (roslinormansyah)

Berita Terkait