Israel

Oposisi Sanggup Bentuk Pemerintahan Baru, Posisi Netanyahu Semakin Terancam

  • Whatsapp
Naftali Bennett (kiri) dan Yair Lapid (kanan) yang akan memerintah Israel melalui rotasi Perdana Menteri (Reuters).

YERUSALEM-KEMPALAN: Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid telah memberi tahu presiden negara itu Reuven Rivlin pada Rabu (2/6) malam bahwa ia dapat membentuk pemerintahan koalisi, sebuah langkah yang akan mengakhiri 12 tahun kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, ditugaskan untuk membentuk pemerintahan oleh Presiden Reuven Rivlin setelah Netanyahu kembali gagal membentuk koalisinya sendiri setelah pemilihan keempat Israel dalam waktu kurang dari dua tahun.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Twitter pada Rabu (2/6), Lapid mengatakan dia telah memberi tahu Rivlin tentang kesepakatan itu.

“Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Itu akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel,” katanya sesaat sebelum tengah malam waktu setempat (04.00 WIB).

Melansir dari Al Jazeera, Lapid, mantan pembawa acara TV dan seorang sentris sekuler, memenangkan dukungan penting dari nasionalis agamis garis keras Naftali Bennett, seorang multi-jutawan teknologi yang telah memegang sejumlah portofolio pemerintah termasuk kementerian pertahanan, pada Minggu (30/5).

Di bawah perjanjian koalisi, Bennett dan Lapid akan merotasi peran perdana menteri, dengan Bennett mengambil jabatan itu untuk dua tahun pertama dan Lapid dua tahun terakhir.

Kesepakatan itu masih perlu dilakukan pemungutan suara di Knesset, parlemen Israel, di mana persetujuan itu membutuhkan dukungan mayoritas sebelum pemerintah dapat dilantik. Pemungutan suara diperkirakan akan diadakan dalam waktu tujuh hingga 12 hari, lapor surat kabar The Washington Post.

Drama politik terbaru Israel menambah kesengsaraan Netanyahu, yang diadili atas tuduhan kriminal penipuan, penyuapan dan pelanggaran kepercayaan saat menjabat yang selama ini dibantahnya.

Setelah kehilangan jabatan perdana menteri, dia tidak akan bisa mendorong perubahan undang-undang dasar yang bisa memberinya kekebalan dan akan kehilangan kendali atas nominasi kementerian kehakiman tertentu.

Netanyahu memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan 23 Maret tetapi ia tidak dapat membentuk mayoritas dengan sekutuny. Yang terpenting, partai sayap kanan Bennett, yang bersekutu dengan Netanyahu, menolak untuk bergabung dengan Daftar Arab Bersatu, sebuah partai yang muncul sebagai semacam pembuat pemimpin.

Koalisi akan terdiri dari partai-partai yang bertentangan secara ideologis dan akan mencakup sebuah partai yang mewakili warga Palestina-Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel.

Mansour Abbas, yang memimpin Daftar Persatuan Arab, menandatangani koalisi kurang dari dua jam sebelum batas waktu Rabu (2/6) ditetapkan berakhir.

“Kami berjanji bahwa kami akan menjadi orang terakhir yang menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut. Inilah yang kami lakukan. Kami memahami bahwa semua pihak lain telah bergabung dalam proses tersebut. Kami telah melihat bahwa semua pihak lain telah menandatangani dokumen tersebut,” kata Abbas.

Kesepakatan juga dicapai dengan partai Biru dan Putih yang berhaluan tengah, dipimpin oleh Benny Gantz, yang akan tetap menjadi menteri pertahanan di kabinet baru; Meretz sayap kiri dan partai Buruh kiri tengah, serta dengan partai nasionalis Yisrael Beiteinu mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman. (Al Jazeera/The Washington Post/Akun Twitter Reubeb Rivlin, Belva Dzaky Aulia)

Berita Terkait