OPINI

Di Balik Pencalonan Bakal Capres/Cawapres

  • Whatsapp
Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin saat mendaftar ke KPU sebagai pasangan Capres-Cawapres periode 2019-2024.

Catatan Prof Dr Sam Abede Pareno, MM,MH.

KEMPALAN: Pencalonan bakal capres/cawapres pada umumnya diawali oleh pimpinan parpol atau massa pendukung, atau juga oleh bakal calon bersangkutan. Niat pencalonannya bermacam-macam.

Bagi parpol tempat sang bakal calon bernaung, tentu berniat untuk menjalankan fungsi parpol yaitu fungsi rekrutmen dan fungsi penyalur aspirasi. Tokoh-tokoh tertentu yang dinilai cocok mengemban tugas sebagai bakal capres/cawapres direkrut sebagai bakal calon. Ada yang berdasar hasil survei internal dan eksternal, ada yang menurut kemauan petinggi parpol bersangkutan, bahkan juga mengabaikan aspirasi “akar rumput”.

Adapun bagi seseorang yang ingin jadi bakal calon, nawaitunya juga beragam; mulai dari benar-benar ingin mengabdi pada nusa bangsa, sampai pada keinginan meraih kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan. Diniatkan juga kalau luput jadi capres/cawapres siapa tahu ditunjuk oleh presiden terpilih sebagai menteri, sebagaimana akhir-akhir ini terjadi. Ini namanya capres/cawapres spekulatif; punya target utama dan target spekulasi. Menganggap jabatan presiden/wapres beserta menterinya sebagai ajang bisnis untuk memupuk kekayaan.

Calon-calon semacam itu berani mengeluarkan biaya banyak atau melalui sponsor dengan janji akan dikembalikan apabila menjadi presiden atau wapres minimal jadi menteri. Keuntungan para sponsor berlipat-lipat dari dana yang dikeluarkan sehingga merupakan kerjasama strategis. Bagaikan ungkapan “ada gula ada semut”, tak mengherankan jika tampil profesi baru dalam setiap pencalonan yaitu tim sukses atau tim pemenangan yang menggalang dana, baik dari dirinya sendiri jika merupakan golongan berduit maupun dari pihak lain sebagai sponsorship.

Saat ini, pilpres masih 3 tahun lagi, bukan waktu yang lama untuk terpilih sebagai capres/cawspres. Oleh karena itu banyak kalangan sudah menyosialisasikan bakal calonnya; sudah membentuk tim sukses/tim pemenangan, sudah melakukan negosiasi dengan parpol dan calon sponsor, dan sudah menyewa lembaga survei yang boleh jadi berperan pula sebagai tim pemenangan. Anehnya, ada tokoh-tokoh parpol yang tega sikut-sikutan dalam rekrutmen bakal capres/cawapres. Etika politik nampaknya sudah tak berlaku lagi, yang penting tujuan tercapai. Dalam politik praktis, sejak zaman lampau, pelanggaran etika merupakan keniscayaan.

Namun, bagi kita yang masih menjunjung tinggi falsafah Pancasila, harus tetap memraktikkan etika dalam berpolitik, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih.

Oleh karena itu, luruskan niat kita untuk memilih calon yang jujur dan amanah; bukan calon spekulatif yang ujung-ujungnya akan menjadi boneka. Insya Allah.

Surabaya, 30 Mei 2021.

Berita Terkait