Sembilan Fraksi Terima dan Setujui LKPj Gubernur Jatim jadi Perda

SURABAYA-KEMPALAN: Sembilan fraksi DPRD Jatim menyetujui dan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun 2020 menjadi Perda dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Jatim.

Jubir Fraksi Nasdem, Mirza Ananta mengatakan bahwa partainya adalah salah satu fraksi yang menyepakati hal itu pada Senin (3/5).

Adapun catatan pertama adalah optimalisasi dan penataan aset seperti rekomendasi dan pansus LKPj yang mana pemprov Jatim diminta menyelamatkan dan mengoptimalkan asetnya dengan segera menerbitkan sertifikat agar tidak diambil alih oleh pihak swasta seperti yang sedang terjadi di Kabupaten Malang.

Optimalisasi yang dimaksud di atas ada dua aspek penting: pengayaan fungsi pelayanan pada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah dari aset terkait.

Contoh yang diberikan ialah kandang sapi perah di Batu yang manfaatnya masih bisa ditingkatkan lebih jauh.

Mereka juga menambahkan bahwa fungsi pelayanan pada masyarakat bisa dikembangkan untuk wisata edukasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari aset itu.

Adapun saran untuk perbaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar terus meningkatkan pemasukannya dan menyumbang PAD bagi APBD Jatim, apabila hal itu tidak bisa dilaksanakan dan justru menjadi beban, maka lebih baik dilebur jadi satu.

Selanjutnya DPRD Jatim meminta Gubernur Jatim dan OPD menjaga masyarakat Jawa Timur agar tetap optimis di masa wabah.

“Kami harap pemprov terus memberikan bantalan sosial atau bantuan kepada pelaku UMKM, nelayan dan Petani agar mereka bisa bertahan ditengah pandemi covid 19 ini,” ujar Mirza dari Fraksi Nasdem.

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim bersyukur setelah menerima rekomendasi LKPj 2020 dari hasil kerja pansus dan fraksi DPRD Jatim.

“Yang pasti rekomendasi ini akan menjadi catatan penting bagi kami untuk bekerja lebih keras dan profesional lagi. Bahwa apa yang menjadi mandat bagi kami, insyaAllah akan kami maksimalkan pelaksanaannya,” ujar Khofifah.

Di sisi lain, Plt Kepala Bappeda Jatim, Bobby Soemiarsono menuturkan hal yang sama, bahwa LKPj Gubernur Jatim diterima oleh DPRD Jatim namun dengan sejumlah catatan.

“Banyak rekomendasi yang disampaikan,  tapi intinya Covid-19 harus terus disikapi.  Selain itu juga masalah sosial harus menjadi perhatian,” tuturnya. (reza m hikam)