Kusnadi: MUI Keluarkan Fatwa, Vaksin Tidak Batalkan Puasa

SURABAYA-KEMPALAN: Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, Ketua DPRD Jatim Kusnadi berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim lebih intensif melakukan sosialisasi bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa.
Harapannya agar tidak ada lagi keraguan di masyarakat untuk menjalani program vaksinasi.

“Saya diberitahu gubernur bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa jika vaksin Covid-19 saat puasa tidak membatalkan puasa seseorang yang divaksin. Ini perlu disosialisasikan lebih intens lagi agar masyarakat mengetahui. Sehingga ketika vaksin dilaksanakan di bulan Ramadan tidak menimbulkan polemik,” kata Kusnadi seusai menjalani vaksinasi tahap kedua di gedung DPRD Jatim, Jumat (26/3).

Pada kesempatan tersebut, Kusnadi juga meminta agar pemerintah menambah jatah vaksin Covid-19 untuk masyarakat Jatim.
Sebab, hingga saat ini belum semua masyarakat di luar tenaga kesehatan, TNI Polri, maupun pekerja yang rawan tertular mendapatkan vaksin tersebut.

“Saat ini saja 2 juta vaksin lebih yang baru datang beberapa waktu lalu, sudah 95 persen terpakai. Ini masih kurang untuk kebutuham masyarakat Jatim secara keseluruan,” kata Kusnadi.

Karena itu, ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengaku terus berkoordinasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia minta agar gubernur meminta kepada pemerintah untuk segera menambah jatah vaksin untuk Jatim.

“Harapan kami agar seluruh masyarakat jatim bisa segera divaksin. Namun sumua ini tergantung pemerintah pusat sebagai penyedia,” ujarnya.

Yang jelas, lanjut Kusnadi, untuk memaksimalkan program vaksinasi ini Pemprov Jatim sudah proaktif mendistribusikan vaksin ke kabupaten/kota. Tujuannya vaksinasi bisa segera dilakukan. Namun, karena jumlahnya terbatas, maka belum semua masyarakat bisa divaksin.

Recofusing APBD

Sementara itu, terkait wacana recofusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk vaksinasi Covid-19, Kusnadi menyebut masih menunggu turunnya surat dari pemerintah pusat.

Diakui Kusnadi, pihak pemprov melalui sekdaprov telah menyampaikan akan dilakukan recofusing APBD 2021 untuk vaksinasi. Namun, hingga kini belum ada pembahasan intens berapa anggaran yang dikepras untuk vaksinasi.

“Kalau refocusing tahun 2021 ini memang belum ada pembicaraan, belum fiks juga. Itu sudah disampaikan. Cuma sampai sekarang berapa besarannya kami belum tahu,” tuturnya.

Kendati demikian, DPRD Jatim selalu siap jika ada refocusing dan mendapat perintah dari Kementerian. “DPRD siaplah kalau nanti memang akan ada refocusing itu. Kita perlu tahu perintah itu bagaimana. Prinsipnya, kita menunggu perintah resmi dari pusat. Angkanya saya juga tidak tahu,” pungkas Kusnadi.

Penulis: Dwi Arifin