Vaksin Apartheid di Amerika dan Sumenep
KEMPALAN: Politik diskriminasi apartheid sudah resmi dihapus dari muka bumi setelah Afrika Selatan resmi mengumumkan penghapusannya pada 1991. Di depan sidang parlemen, Presiden Frederik Willem de Klerk mengumumkan bahwa kebijakan apartheid yang membedakan warga kulit putih dengan warga kulit hitam secara resmi dihentikan.
Setelah itu Afrika Selatan mengangkat presiden baru Nelson Mandela yang dibebaskan setelah dikerangkeng dalam penjara selama 27 tahun. Apartheid berakhir, segregasi fasilitas publik antara kulit putih dan kulit hitam tidak ada lagi. Diskriminasi hukum terhadap orang kulit hitam dihapus dan semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Afrika Selatan menjadi bangsa yang egaliter dan demokratis. Orang kulit putih dari Belanda yang sebelumnya menjadi penjajah sekarang hidup berdampingan damai dengan orang kulit hitam yang sebelumnya terjajah. Rekonsiliasi nasional Afrika Selatan ini sangat cepat dan menjadi proyek rekayasa sosial, social engineering, paling sukses di dunia dan layak masuk The Guiness Book of Records.
Rekayasa sosial yang masif itu sukses karena kepemimpinan Nelson Mandela yang tulus dan benar-benar mencintai bangsanya. Mandela tidak membedakan antara warga kulit putih dan hitam. Semua dicintainya dengan tulus sebagai bagian dari warganegara Afrika. Asal usul orang kulit putih dari Belanda tidak dipermasalahkan. Hak-hak warga pribumi kulit hitam yang terampas tidak pernah diungkit-ungkit. Mandela menegaskan semboyan rekonsiliasi nasional “Forgive but not Forget”, memaafkan tetapi tidak melupakan. Ia memaafkan perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap bangsanya dan dirinya pribadi, tetapi dia tidak akan melupakan hal itu dan tetap akan mengingatnya sebagi pelajaran sejarah.
Tigapuluh tahun kemudian, apartheid muncul lagi dalam berbagai bentuk. Pandemi Covid 19 yang menyebar secara global melahirkan banyak kasus apartheid gaya baru yang tersebar secara global dari Washington sampai ke Sumenep, Madura. Di Washington muncul istilah baru “vaksin apartheid” yang merujuk pada diskriminasi penyebaran vaksin yang diskriminatif dan tidak merata. Di Sumenep terjadi perlakuan apartheid ketika tokoh lokal politisi PDIP Said Abdullah menggelar hajatan mantu yang mendatangkan kerumunan 30 ribu orang atau lebih.
Washington-Sumenep jaraknya sekitar 15 ribu kilometer. Satunya ibukota negara adidaya Amerika Serikat, satunya kabupaten kecil penghasil garam di ujung pulau Madura. Secara geografis tidak ada hubungannya, tetapi dalam dunia yang mengglobal apa yang terjadi di Sumenep berpengaruh terhadap Washington dan sebaliknya. Seperti mantra para aktivis lingkungan bahwa kepak sayap kupu di California bisa menyebabkan bencana badai besar di China, kebijakan yang diambil politisi Washington bisa berdampak kepada tretan dibik di Sumenep.
Para aktivis kemanusiaan Amerika sekarang tengah gerah oleh munculnya kebijakan vaksin apartheid, karena pemerintahan Joe Biden memborong sejumlah besar vaksin produksi dalam dan luar negeri dan menyimpannya untuk keperluan bangsa Amerika sendiri. Vaksin made in Amerika seperti produk Moderna-Pfizer dan Johnson&Johnson, maupun vaksin produk Astra-Zenica buatan Inggris sudah nyaris habis diborong dan ditimbun oleh Mbah Biden.
Untuk bisa mendapatkan herd immunity, kekebalan kelompok, 70 persen dari penduduk harus dikebalkan melalui vaksinasi. Dari total penduduk Amerika yang 330 juta berarti 230 juta yang harus divaksin. Dengan asumsi bahwa satu orang harus divaksi dua kali maka Amerika membutuhkan 460 juta unit vaksin untuk mendapatkan herd immunity.
Stok itu belum semuanya tersedia karena permintaan dari seluruh dunia, terutama dari negara kaya, yang sangat tinggi. Tapi Amerika sudah inden dan membayar untuk mendapatkan suplai vaksin itu, bahkan pesanan Amerika jauh melampaui kebutuhannya.
Sudah muncul banyak desakan agar Amerika mau berbagi stok vaksin itu terutama kepada negara-negara miskin yang duafa. Tapi Presiden Biden bergeming. Ia bersikeras menyetok vaksin untuk kepentingan warganya sendiri. Sewaktu kampanye pilpres tahun lalu Biden mengecam politik “America First”, Utamakan Amerika, yang dijalankan Donald Trump. Tapi sekarang setelah jadi presiden, Mbah Biden yang sering mengalami kelupaan, benar-benar menjadi pikun dan mengikuti politik Trump untuk menomorsatukan Amerika. Dalam hal kepentingan nasional presiden Amerika ternyata sama saja, tidak mempedulikan urusan negara lain.
Muncullah tuduhan diskriminasi vaksin. Media terkemuka The Guardian malah menuduh Amerika menerapkan politik apartheid dengan menimbun vaksin melebihi kebutuhan sendiri. Biden didesak untuk menyedekahkan vaksin ke nagara-negara miskin dan menghentikan politik vaksin apartheid.
Politik vaksin apartheid tidak akan bisa menyelesaikan pandemi global, karena Amerika tidak bisa sendirian mencapai herd immunity lalu kemudian mengisolasi diri. Kalau di ujung dunia lain virus masih bebas gentayangan cepat atau lambat virus akan bermutasi dan menembus masuk ke Amerika lagi. Penyelesaian pandemi harus dilakukan melalui kerjasama global tanpa ada diskriminasi ala apartheid Afrika Selatan.
Perlakuan ala apartheid dalam bentuk diskriminasi hukum dalam penanganan pandemi di Indonesia juga banyak dikeluhkan belakangan ini. Sikap diskriminatif ini merongrong kewibawaan pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan dalam menangani pandemi. Di satu sisi pemerintah gencar mengampanyekan vaksinasi, tapi di sisi lain pemerintah tidak tegas dan diskriminatif dalam menerapkan protokol kesehatan.
Rumus penyebaran Covid 19 sudah baku dan sudah pada tahu, yaitu kalau ada kerumunan besar maka tinggal tunggu munculnya klaster baru dua minggu atau sebulan setelahnya.
As simple as that. Sesederhana itu rumusnya. Jubir Satgas Penanganan Covid 19 Prof. Wiku Adisasmito berulang kali menyatakan rumus itu, tapi anehnya kerumunan tetap terjadi lagi. Libur panjang pekan lalu memunculkan kerumunan di berbagai tempat wisata menjadi superspreader, penyebar super yang bisa menyebabkan penularan masal. Pemerintah sudah memotong mata rantai libur panjang tapi sia-sia, orang-orang tidak peduli dan tetap berekerumun di tempat wisata dan memacetkan jalan-jalan.
Boleh saja beralasan susah mencegah masyarakat keluar rumah, hal itu di luar kontrol pemerintah. Tapi, banyak kejadian yang semestinya bisa dikontrol pemerintah tapi tetap lepas kontrol juga.
Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah hajatan mantu di Sumenep, Madura, yang digelar oleh politisi PDIP, Said Abdullah, Ahad (14/3). Kabarnya 30 ribu orang berkumpul dalam hajatan itu. Seminggu sudah berlalu, tinggal tunggu seminggu lagi untuk memetik hasil dari even superpreader itu.
Dalam kasus seperti ini kontrol sepenuhnya ada di tangan pemerintah yang punya kekuatan koersif untuk memaksa, menghentikan, dan menghukum. Tapi itu tidak dilakukan, dan hal itu menimbulkan kecaman luas di masyarakat yang mempertanyakan beda perlakuan pada dua kasus yang sama. Acara pernikahan yang digelar Habib Rizieq Shihab akhir tahun lalu membuat Habib, menantu, dan panitia ditahan dan diadili. Tetapi kasus yang sama di Sumenep dengan jumlah kerumunan yang sangat besar lewat begitu saja.
Sikap pemerintah semacam ini menimbulkan reaksi ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat. Kebijakan yang maju-mundur akan menjadi bumerang bagi upaya pemerintah mengatasi pandemi. Problem utama pemerintah bukan soal stok vaksin tapi soal stok kepercayaan rakyat dan stok konsistensi kebijakan pemerintah yang setiap hari semakin menipis.
Konsistensi pemerintah bakal diuji lagi dalam dua bulan kedepan menjelang Idul Fitri 2021. Belum apa-apa sudah muncul suara bahwa pemerintah akan memperbolehkan mudik dan hal itu langsung memicu kontroversi. Mudik akan membawa berkah perputaran ekonomi dari kota ke desa. Tapi mudik juga berpotensi menjadi superspreader nasional yang bakal membawa virus dari kota ke desa.
Dilema ekonomi dan kesehatan membuat Jokowi bingung tahun lalu saat menjelang lebaran. Tahun ini pun tampaknya Jokowi akan bingung lagi antara mudik atau pulang kampung. Kalau lebaran tahun ini Jokowi masih bingung berarti tidak ada perkembangan dalam setahun.
Masyarakat harus segera siap-siap menghadapi Harbingnas, hari bingung nasional. Dilarang mudik tapi boleh pulang kampung. (*)
