Plh Kurang Maksimal, Khofifah Didesak Segera Bentuk Pansel Sekdaprov

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didesak segera membentuk panitia seleksi (pansel) untuk pemilihan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Pasalnya, penunjukan Heru Tjahjono sebagai Plh Sekdaprov paska pensiun pada 1 Maret 2021 lalu dinilai kurang pas, karena kewenangannya tidak sebesar pejabat definitif.

“Saya sepakat secara aturan memang tidak menyalahi (penunjukan Plh Sekdaprov). Namun kurang pas untuk daerah sebesar Jawa Timur,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Aufa Zhafiri.

Heru Tjahjono sendiri sebelumnya merupakan pejabat definitif Sekdaprov Jatim. Dia memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2021. Namun, karena menjadi pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama, mantan Bupati Tulungagung ini kemudian ditunjuk Gubernur Khofifah menjadi Plh Sekdaprov sampai terpilihnya pejabat definitif.

Menurut Aufa, jabatan Sekdaprov oleh Plh terlihat kurang sempurna bagi sebuah pemerintahan provinsi sebesar Jawa Timur. Terlebih banyak sekali program kerakyatan yang harus dikawal serius dalam provinsi dengan APBD Rp 33 triliun lebih tersebut.

Dikatakan Aufa, dengan jumlah ASN Pemprov yang cukup banyak, dipastikan ada yang mempunyai kompetensi bagus untuk mengisi jabatan Sekdaprov. “Jangan sampai ada pertanyaan dari masyarakat, apakah tidak ada ASN yang layak menjadi pejabat eselon I menduduki jabatan sebagai Sekdaprov Jawa Timur,” ujar anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

Untuk itu, Aufa menyarankan sebaiknya gubernur secepatnya membentuk pansel rekruitmen calon Sekdaprov definitif. Paling tidak sebelum pembahasan APBD Perubahan 2021. Agar jalannya roda administrasi serta peningkatan kerja seluruh ASN dalam menjalankan program-program gubenur dan wakil gubernur bisa berjalan normal.

“Saya yakin banyak orang kompeten yang bakal mengikuti seleksi calon Sekdaprov Jatim. Sehingga nantinya bisa membantu kinerja gubernur dan wakil gubernur dengan baik,” terang Aufa.

Politisi muda yang digadang-gadang bakal maju di Pilwali Malang 2024 ini juga mengingatkan agar gubernur segera melakukan penataan ASN di lingkup Pemprov Jatim, mulai eselon I hingga eselon IV. Karena banyak yang kosong dan dirangkap.

“DPRD sudah berulangkali menyarankan agar kekosongan 17 OPD sejak 2020 lalu segera diisi,” pungkas Aufa. (Dwi Arifin)