IMF: Awas Krisis Ekonomi, Pemerintah RI Dorong Konsumsi
JAKARTA-KEMPALAN: Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun lalu benar-benar memberikan dampak jangka panjang. IMF sebagai organisasi keuangan internasional turut memperingatkan krisis ekonomi berkepanjangan akibat Covid-19.
Kepala International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan bahwa pandemi akan menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan. Banyak negara akan semakin tertinggal akibat krisis ini.
Georgieva mendesak pemerintah untuk meningkatkan distribusi vaksin agar Covid-19 bisa segera dikendalikan. Menegaskan kembali bahwa dampak pandemi bagi perekonomian benar-benar nyata.
“Kemajuan yang lebih cepat dalam mengakhiri krisis kesehatan dapat meningkatkan pendapatan global secara kumulatif sebesar US$ 9 triliun selama tahun 2020-2025. Itu akan menguntungkan semua negara,” ungkap Georgieva dalam unggahan di situs resmi IMF.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan tersebut harus digunakan untuk pembiayaan untuk vaksinasi, realokasi kelebihan pasokan ke negara-negara dengan kekurangan, dan peningkatan produksi vaksin.
Pada akhir tahun 2022 mendatang, pasar berkembang dan negara berkembang disebut akan mencatat pendapatan per kapita 22% lebih rendah dari masa sebelum krisis. Sementara di negara maju, nilainya hanya 13% lebih rendah.
Georgieva memperingatkan bahwa fenomena tersebut akan membawa jutaan masyarakat dunia jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Genjot Belanja
Pemerintah terus menggenjot belanja negara khususnya perlindungan sosial untuk menopang sektor konsumsi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 4,5 sampai 5,3% di tahun 2021.
“Pemerintah juga fokus mencapai target pertumbuhan minimum di kuartal I, kami mempercepat pengeluaran pemerintah, termasuk program perlindungan sosial dan anggaran pemulihan ekonomi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual pada Selasa (2/3/2021).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 31 Januari 2021 realisasi belanja negara sebesar Rp 145,77 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 94,67 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 51,1 triliun.
Adapun alokasi anggaran untuk proram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,4 triliun. Sektor kesehatan mendapat alokasi Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,4 triliun, program prioritas sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 125,1 triliun. Pemerintah menganggarkan dukungan untuk UMKM dan korporasi sebesar Rp 186,8 triliun. sedangkan untuk insentif usaha sebesar Rp 53,9 triliun.
Airlangga mengatakan untuk meningkatkan konsumsi domestik pemerintah juga memberikan stimulus kepada UMKM. Pemerintah bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong kredit modal kerja bagi dunia usaha. Menurutnya transmisi dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan suku bunga pinjaman belum sesuai harap pemerintah. “Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta sektor perbankan,” ucap Airlangga. (kn/be/ist)
