Joe Biden Desak Selesaikan Perseteruan Kosovo-Serbia
WASHINGTON, KEMPALAN: Presiden Joe Biden menyampaikan surat baik kepada Serbia maupun Kosovo, mendesak keduanya untuk segera menyelesaikan permasalahan. Ia juga menekankan kepada kedua kepala negara untuk menormalisasikan hubungan kedua negara yang didasarkan pada “saling pengakuan.”
Dari Voice of America, surat ini mewakili kebijakan yang berubah dari AS, dimana dibawah Donald Trump, negara itu mengesampingkan permasalahan “pengakuan” dan lebih menekankan kerja sama perekonomian dalam mendamaikan Serbia dan Kosovo.
Perubahan ini juga dipicu bagaimana Kosovo sangat diperhatikan oleh Biden, karena anaknya pernah bekerja untuk menyelesaikan perseteruan kedua negara Balkan tersebut. Bahkan, pada tahun 2016 ia pernah mengunjungi Kosovo untuk peresmian “Jalan Joseph R. ‘Beau’ Biden III.”
Dalam surat itu menandakan juga bahwa Biden akan lebih terlibat dalam permasalahan negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika.
“Di presiden Amerika yang baru, akan ada seseorang yang akan terlibat dalam keamanan Eropa, dan khususnya di Balkan dengan cara yang berbeda dengan Presiden Trump,” kata Charles Kupchan, seorang rekan senior di Council on Foreign Relations.
Adapun Frank Wisner, pensiunan duta besar AS yang menjabat sebagai utusan khusus AS untuk pembicaraan yang didukung PBB yang mengarah pada deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008, mengatakan posisi Biden berakar pada gagasan bahwa Eropa akan utuh dan bebas dan bahwa “masalah yang memecah belah Eropa secara internal akan diselesaikan.”
Dia turut mengatakan tujuan Amerika adalah “bahwa Kosovo dan Serbia akan berdamai dan bahwa Serbia akan mengakui kemerdekaan Kosovo.”
Sementara itu, Aleksandar Vucic selaku Presiden Serbia menanggapi surat Biden dengan mengatakan tidak ada perubahan dalam penolakan Serbia untuk mengakui Kosovo, bekas provinsi Serbia yang memisahkan diri dalam perang tahun 1998-99.
Dan Albin Kurti, pemimpin partai sayap kiri Vetëvendosje, Kosovo yang dengan mudah memenangkan pemilihan parlemen pada 14 Februari 2021, mengatakan negosiasi dengan Serbia tidak akan menjadi prioritas bagi pemerintahannya.
Kedua kepala negara itu masih tetap pada pendirian masing-masing yang mana tidak akan membawa penyelesaian yang benar-benar tuntas karena pandangan yang berbeda. (Voice of America, Reza Maulana Hikam)
