Krisis Kemanusiaan, AS Akan Mencabut Sebutan Teroris Houthi Yaman
WASHINGTON-KEMPALAN: Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat (5/2) mengungkapkan maksud untuk mencabut sebutan teroris untuk gerakan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan negara itu, membalikkan salah satu keputusan menit terakhir yang paling dikritik dari pemerintahan Trump.
Pembalikan itu, dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, terjadi sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.
“Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penunjukan menit-menit terakhir ini dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan organisasi kemanusiaan sejak itu jelaskan akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia,” kata pejabat itu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pada 19 Januari – sehari sebelum Biden menjabat.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penunjukannya. Tetapi pejabat dan kelompok bantuan PBB mengatakan pemahatan itu tidak cukup dan menyerukan agar keputusan itu dicabut.
Pejabat Departemen Luar Negeri menekankan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan “perilaku tercela” mereka.
Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi yang bersekutu dengan Iran. Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai karena negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.
Senator Demokrat Chris Murphy menyambut baik keputusan itu. “Penunjukan itu … menghentikan pengiriman makanan dan bantuan kritis lainnya di Yaman dan akan mencegah negosiasi politik yang efektif,” katanya dalam sebuah pernyataan. (rtr)
